Guncang PBB, Donald Trump Dirikan “Board of Peace”: Bayar Rp16,9 Triliun untuk Kursi Permanen?
DAVOS – Peta geopolitik dunia kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara resmi memperkenalkan “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian. Badan yang awalnya dirancang untuk mengawasi gencatan senjata di Jalur Gaza ini kini bertransformasi menjadi organisasi global ambisius yang diprediksi akan menjadi rival serius Dewan Keamanan PBB.
Berdasarkan draf piagam yang diperoleh The Associated Press pada Rabu (21/1/2026), dewan ini bukan sekadar badan penasihat. Trump, yang menjabat sebagai Ketua, memegang kendali absolut untuk mengundang negara anggota, memecahkan kebuntuan suara (deadlock), hingga membubarkan entitas tambahan di bawahnya.
Diplomasi Transaksional: Kursi Permanen Seharga US$1 Miliar
Salah satu poin paling kontroversial dalam piagam tersebut adalah aspek transaksionalnya. Draf tersebut menyatakan bahwa negara yang memberikan kontribusi tunai sebesar US$1 miliar (sekitar Rp16,9 triliun) di tahun pertama akan dijamin mendapatkan kursi permanen di dewan tersebut. Dana ini diklaim akan digunakan untuk pembangunan kembali wilayah pasca-konflik, khususnya Gaza.
Jajaran “High-Profile” di Executive Board
Dewan ini akan dikelola oleh tokoh-tokoh berpengaruh yang mencampurkan unsur politik dan bisnis global:
-
Marco Rubio: Menteri Luar Negeri AS.
-
Jared Kushner: Menantu Trump sekaligus arsitek perdamaian Timur Tengah.
-
Tony Blair: Mantan Perdana Menteri Inggris.
-
Marc Rowan: CEO Apollo Global Management (Raksasa ekuitas swasta).
-
Ajay Banga: Presiden Bank Dunia.
Selain itu, terdapat Dewan Eksekutif Gaza yang khusus menangani fase kedua gencatan senjata, pengerahan pasukan keamanan internasional, dan proyek rekonstruksi besar-besaran di wilayah tersebut.
Dukungan dan Penolakan Global
Hingga saat ini, beberapa negara telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung, di antaranya:
-
Israel: PM Benjamin Netanyahu resmi bergabung meski sebelumnya sempat mengkritik keterlibatan Turki.
-
Negara Lain: Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Kazakhstan, Hungaria, Argentina, dan Belarusia.
Namun, tantangan besar datang dari Eropa. Prancis melalui Menlu Jean-Noel Barrot secara tegas menolak badan ini karena dianggap merongrong legitimasi PBB. Trump merespons penolakan ini dengan ancaman tarif 200% pada produk wine dan champagne Prancis.
Sementara itu, Jerman di bawah Kanselir Friedrich Merz mengambil posisi hati-hati. Merz menekankan bahwa meski PBB memiliki kekurangan, lembaga tersebut harus tetap menjadi kerangka kerja multilateral yang utama.
Intisari Berita (News Highlights)
-
Nama Organisasi: Board of Peace (Dewan Perdamaian).
-
Ketua: Donald Trump (dengan kekuasaan absolut).
-
Syarat Kursi Permanen: Kontribusi tunai sebesar US$1 miliar (Rp16,9 Triliun).
-
Fokus Utama: Pengawasan gencatan senjata Gaza dan manajemen konflik dunia.
-
Anggota Kunci: Marco Rubio, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga.
-
Konflik Diplomatik: Ancaman tarif 200% terhadap Prancis karena menolak bergabung.
Analisis: Apakah Ini Akhir dari Multilateralisme PBB?
Langkah Trump ini menandai pergeseran besar menuju “Diplomasi Transaksional”. Dengan melibatkan CEO perusahaan ekuitas swasta dan Presiden Bank Dunia, Board of Peace tampak lebih menyerupai struktur korporasi daripada badan diplomatik tradisional. Kritikus khawatir hal ini akan membuat perdamaian dunia hanya bisa “dibeli” oleh negara-negara kaya, sementara pendukungnya melihat ini sebagai solusi praktis untuk kebuntuan birokrasi di PBB.