Freeebay – PBN (Private Blog Network)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu (18/12/2024) lalu.

Yasonna diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus perburuan buron sekaligus tersangka dugaan korupsi Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024, Harun Masiku.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, Yasonna diperiksa penyidik berkaitan dengan jalur kaburnya Harun yang lolos pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

“Tentunya ini terkait dengan penanganan perkara ini pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, di bawah beliau itu ada Keimigrasian, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi itu berkaitan dengan lalu lintas orang keluar dan masuk ke wilayah hukum negara Indonesia,” ucap Asep di Gedung KPK, Kamis (9/1/2025).

Asep menyebut, ada kejanggalan pada saat Harun keluar masuk Indonesia. Ada beberapa pihak yang menyebut Harun kabur ke Singapura pada 6 Januari 2020, dan masuk lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Sementara OTT KPK dilakukan pada 8 Januari 2020.

“Jadi kalau misalkan itu harus bisa memastikan, nah tangkap tangannya tanggal 8 (Januari) HM tanggal 6 (Januari) ada keluar negeri tanggal berapa masuknya itu yang sedang kita konstruksikan,” ucap Asep.

Harun Masiku Keluar Masuk Singapura

Sebelumnya, Yasonna Laoly mengungkapkan pada saat dirinya diperiksa selama tujuh jam oleh penyidik KPK, dia mengaku memberikan keterangan jalur kaburnya Harun Masiku.

“Kapasitas saya sebagai menteri saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja,” ujar Yasonna di Gedung KPK, Rabu (17/12).

Sebelum KPK memburu Harun, diketahui mantan Caleg PDIP itu sempat keluar masuk Indonesia – Singapura. Sementara OTT KPK baru dilakukan pada 8 Januari 2020 dengan tertangkapnya mantan Ketua KPU Wahyu Setiawan.

Tak Ada Pencekalan Saat Harun di Indonesia

Namun dikatakan Yasonna, ketika Harun ada di Indonesia, sama sekali tidak ada pencekalan yang tercatat.

“Kan itu dia (Harun) keluar (Singapura) tanggal 6 masuk (Indonesia) tanggal 7, dan baru belakangan keluar pencekalan itu aja enggak ada, paling turunan turunan yang mem-folow up,” ungkapnya.

Pun pada saat ditanya apakah sempat tahu keberadaan Harun Masiku pada saat pemeriksaan, eks Menkumham itu mengaku tidak ada pertanyaan seperti itu.

https://seancorcoranart.com/

Wakil Ketua Komisi X Fraksi PKB DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pihaknya akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan PSSI untuk meminta penjelasan terkait pergantian pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY). Dia juga meminta pelatih baru nanti harus lebih berprestasi.

“Pergantian pelatih timnas ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Tentu kami juga akan mendengarkan pendapat dan aspirasi dari masyarakat,” ujar Lalu Ari dalam keterangannya,

Dia berharap persoalan pribadi masa lalu Patrick tidak menjadi beban dalam melatih Timnas Indonesia. Sehingga Timnas Indonesia akan semakin baik ke depannya, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026.

“PSSI harus membuktikan bahwa pelatih baru Timnas Indonesia Patrick harus lebih berprestasi dari STY,” kata dia.

Panggil Menpora

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pengusutan kasus korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero). Dia diperiksa selama kurang lebih satu jam.

Ahok mengatakan, dia diperiksa sebagai saksi dari kasus tersebut. Pemeriksaan terhadapnya juga bukan pertama kali ini dilakukan. Mantan Gubernur Jakarta itu pernah diperiksa pada kasus yang sama menyeret mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Karen Agustiawan.

Kasus korupsi LNG Pertamina yang menyeret Karen terjadi pada rentang waktu 2011-2021. Hal bertepatan pada saat Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama tahun 2019-2024.

“Ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi Komisaris Utama, itu saja sih,” ungkap Ahok di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2025).

Kasus pengadaan LNG itu dikatakan Ahok terkuak pada awal tahun 2020. Di mana Karen dianggap telah memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar, serta memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

“Kan sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemunya ini di Januari 2020,” jelas Ahok.

Namun demikian Ahok enggan merinci berapa banyak pertanyaan yang disodorkan oleh penyidik selama diperiksa.

Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Kasus korupsi LNG telah menyeret mantan Direktur Pertamina, Karen Agustiawan. Karen yang telah divonis pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp500 juta. Di kasus ini juga KPK telah menetapkan dua orang tersangka baru.

“KPK telah menetapkan 2 tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (2/7).

Dua tersangka baru tersebut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, disusul dengan alat bukti yang cukup. Hanya saja, Tessa enggan unjuk membeberkan identitas daripada dua tersangka tersebut.

“Proses penyidikan saat ini masih berjalan, di antaranya dengan pemanggilan saksi-saksi dan tindakan-tindakan penyidik lainnya,” imbuh Tessa.

https://parsianforum.com/

Seorang guru mengaji diduga mencabuli anak di bawah umur. Polisi menyelidiki kasus ini usai menerima laporan dari orangtua salah satu korban pencabulan berinisial J.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan laporan dugaan pencabulan diterima Polres Metro Tangerang Kota pada 23 Desember 2024.

“Benar, telah menerima laporan dari seorang wanita berinisial J, tentang dugaan peristiwa perbuatan cabul terhadap anak,” kata Ade Ary kepada wartawan

Terkait hal ini, pihak kepolisian langsung turun melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, korban diarahkan untuk melakukan visum.

Hasil pemeriksaan, dugaan pencabulan guru ngaji terjadi di Kampung Dukuh, RT 1 RW 2, Kelurahan Sudimara Selatan, dan Kecamatan Ciledug, Tangerang pada kurun waktu November 2024.

Kini, Polres Metro Tangerang Kota akan mengusut tuntas kasus dugaan pencabulan ini secara prosedural, profesional, dan proporsional.

“Jadi mohon waktu, Polres Metro Tangerang Kota berkomitmen akan mengusut kasus ini hingga tuntas,” ujar Ade Ary.

Pelaku Kabur

Terpisah, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menyatakan pihaknya masih mengejar pelaku. Diketahui, dia telah meninggalkan kediamannya di Kampung Dukuh, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug.

Adapun, terduga pelaku kabur pada 29 November 2024 sebulan sebelum orangtua korban membuat laporan ke polisi.

“Saat penyelidikan, kami telah melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku berinisial W (40) sebanyak 2 kali, yakni di tanggal 27 Desember 2024 dan 30 Desember 2024, namun terduga pelaku tersebut tidak hadir,” ujar Zain dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

“Lalu setelah melalui gelar perkara, statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan pada tanggal 3 Januari 2025, karena terdapat alat bukti yang cukup telah terjadi peristiwa pidana,” kata Zain.

Jika Ada Korban Lain, Polisi Imbau Segera Lapor

Kabar mengenai rencana penutupan Stasiun Karet yang berlokasi di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai mengemuka di awal Januari 2025 ini. Beberapa faktor jadi alasan penutupan ini, mulai dari letaknya yang berdampingan dengan Stasiun BNI City, hingga optimalisasi KA Bandara Soekarno-Hatta.

Di tengah isu tersebut,  Stasiun Karet masih beroperasi normal seperti biasa. Pada Kamis (9/1/2024) sore, terpantau KRL Commuter Line Jabodetabek rute Bekasi masih singgah seperti biasa di Stasiun Karet, guna mengangkut atau menurunkan puluhan penumpang.

Namun tampaknya rencana penutupan Stasiun Karet bukan hanya isapan jempol belaka. Lantaran, sistem kerja bagi para petugas di stasiun pemberhentian KRL Commuter Line Jabodetabek tersebut mulai mengalami penyesuaian.

Seperti diungkapkan salah seorang penjaga keamanan (security) yang bertugas di Stasiun Karet. Menurut informasi yang diberikannya kepada Liputan6.com, dirinya hanya dikontrak 3 bulan untuk bekerja di Stasiun Karet sejak 1 Januari 2025.

Menurut informasi yang didapat, vendor tempatnya bekerja yang telah dipercaya oleh PT KAI (Persero) sebagai mitra, memang menerapkan kontrak 3 bulan kepada tiap security yang bertugas mengisi pos di Stasiun Karet. Padahal di stasiun KRL lain, kontrak kerja berlaku hingga 1 tahun.

“Kalau di stasiun-stasiun lain kan 1 tahun. Cuman di Karet tiga bulan doang, sampai 31 Maret, karena rencana mau dibongkar,” ucap salah seorang petugas keamanan di Stasiun Karet kepada Liputan6.com.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pengoperasian Stasiun Karet masih berjalan seperti biasa tanpa adanya perubahan. Lalu lalang kereta masih menyetop sementara pergerakan kendaraan di Jalan KH Mas Mansyur, tepatnya di bawah kolong jembatan layang.

Itu berlaku bagi kendaraan dari arah Pasar Tanah Abang maupun arah Sudirman/Pejompongan, hingga menimbulkan sedikit kemacetan di sekitar area perempatan TPU Karet Bivak.

Stasiun Karet Bakal Ditutup, Begini Tahapannya

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Mohamad Risal Wasal, buka suara soal rencana penutupan Stasiun Karet yang menjadi titik pemberhentian KRL Commuter Line Jabodetabek.

Adapun secara rencana, Stasiun Karet nantinya bakal diintegrasikan dengan Stasiun BNI City, yang jadi tempat pemberhentian KRL Commuter Line dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Terkait rencana itu, Risal mengatakan, Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub masih terus mengkaji dan berdiskusi dengan PT KAI (Persero) hingga masyarakat setempat. Sehingga, ia menegaskan, isu soal penutupan Stasiun Karet masih belum pasti.

“Belum, masih dikaji. Definisi tutup itu kita belum clear ya. Apakah tidak difungsikan sebagai jalan menuju BNI City, kan itu belum clear. Kalimat tutup tuh nanti kita bicarakan,” kata Risal di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta

Skema Integrasi Belum Jelas

Yang pasti, ia menekankan bahwa Stasiun Karet bakal terintegrasi. Namun, secara skema itu pun masih belum jelas seperti apa, apakah secara bangunan bakal bersatu dengan Stasiun BNI City atau tidak.

Risal hanya menyebut seluruh moda transportasi nantinya bakal saling terintegrasi, mulai dari KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, hingga MRT Jakarta.

“Kalau integrasi iya lah, sudah pasti. Sekarang pun terintegrasi. Konsepnya terintegrasi semua. LRT, MRT, semua terintegrasi,” ujar Risal.

Proses dari KAI Commuter

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter selaku operator KRL Commuter Line Jabodetabek pun sebelumnya menegaskan, tidak akan langsung menutup operasional Stasiun Karet dalam waktu dekat.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan, penutupan Stasiun Karet yang rencananya akan diintegrasikan dengan Stasiun BNI City masih dalam proses kajian.

Selain itu, rencana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang, membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait.

“Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet. Rencana penutupan operasional Stasiun Karet belum akan dilakukan dalam waktu dekat,” tegas Joni beberapa waktu lalu.

Meningkatkan Fasilitas dan Layanan

Selain masih membutuhkan pendalaman dengan sejumlah pihak, saat ini KAI Commuter juga tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di Stasiun BNI City.

Diantaranya, dengan memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan selasar bagi pejalan kaki agar terlindung dari sengatan sinar matahari maupun hujan saat menuju ke stasiun.

“Tak hanya itu, KAI juga tengah membangun area bagi pelaku usaha, sehingga dapat mendukung pelaku UMKM,” imbuh Joni.

https://frinterprovincial.com/

Komisi III DPR memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) hingga berujung kematian pada Minggu dini hari 24 November 2024.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat di Ruang Komisi III DPR RI pada Selasa 3 Desember 2024. Pada paparan awalnya, Irwan mengaku dirinya siap dievaluasi.

“Atas segala tindakan anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api dan telah melakukan tindakan eksisif action, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, apa pun bahasanya saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini,” ujar Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa 3 Desember 2024.

Dia lalu memutarkan video kronologi tawuran dan mengklaim korban terlibat tawuran. Ia juga menunjukkan foto-foto barang bukti berupa celurit hingga kesaksian pelaku tawuran.

Menurut Irwan, seharusnya pada Selasa 3 Desember 2024 akan ada sidang kode etik terhadap pelaku penembakan, namun ditunda karena ada rapat dengan Komisi III DPR RI.

Kemudian, Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Aris Supriyono mengungkap kronologi polisi tembak siswa SMK Negeri 4 Semarang, GRO (17) oleh Aipda Robig Zaenudin.

Ternyata, Aipda Robig tidak menembak untuk membubarkan tawuran. Ia mengaku menembak karena merasa terpepet oleh sepeda motor yang dikendarai korban. Perbuatan Aipda Robig direkam oleh bukti elektronik yang sudah disampaikan oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar.

“Akibat penembakan tersebut satu orang meninggal dunia,” ujar Aris.

Pihaknya mengungkapkan bahwa motif Aipda Robig menembak siswa tersebut bukan karena upaya membubarkan tawuran yang diduga terjadi melainkan karena kesal terkena pepet di jalan.

Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta, meminta Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar tidak melindungi Aipda Robig yakni polisi yang tembak siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) hingga berujung kematian.

“Khusus kepada Pak Kapolres Semarang saya dengar reputasinya bagus, karena itu saya menyampaikan satu pak jangan pasang badan untuk lindungi anggota dalam kasus ini pak, cintai kepolisian dengan bertindak tegas. Kalau dia salah ya katakan kesalahan,” kata Wayan.

Berikut sederet pernyataan Kapolrestabes Semarang, Kabid Propam Polda Jateng, hingga Komisi III DPR RI di rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI

1. Kapolrestabes Semarang Mengaku Siap Dievaluasi Terkait Kasus Polisi Tembak Siswa

Komisi III DPR memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) hingga berujung kematian pada Minggu dini hari 24 November 2024.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman memimpin rapat di Ruang Komisi III DPR, Selasa 3 Desember 2024. Pada paparan awalnya, Irwan mengaku dirinya siap dievaluasi.

“Atas segala tindakan anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api dan telah melakukan tindakan eksisif action, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, apa pun bahasanya saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini,” kata Irwan dalam rapat, Selasa 3 Desember 2024.

Irwan lantas memutarkan video kronologi tawuran dan mengklaim korban terlibat tawuran. Ia juga menunjukkan foto-foto barang bukti berupa celurit hingga kesaksian pelaku tawuran.

Menurut Irwan, seharusnya hari ini akan ada sidang kode etik terhadap pelaku penembakan namun ditunda karena ada rapat dengan Komisi III.

“Pelanggar tinggal menunggu sidang kode etik yanng sedianya akan digelar hari ini, kami tunda,” pungkasnya.

2. Kabid Propam Polda Jateng Sebut Polisi Tembak Pelajar di Semarang Bukan untuk Bubarkan Tawuran

Ternyata, Aipda Robig tidak menembak untuk membubarkan tawuran. Ia mengaku menembak karena merasa terpepet oleh sepeda motor yang dikendarai korban.

Perbuatan Aipda Robig direkam oleh bukti elektronik yang sudah disampaikan oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar.

“Akibat penembakan tersebut satu orang meninggal dunia,” ujar Aris dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.

“Penembakan yang dilakukan Aipda Robig tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi,” sambungnya.

3. Kabid Propam Polda Jateng Ungkap Motif Penembakan

Aris menjelaskan, Robig saat itu baru selesai pulang kantor dan di jalan bertemu dengan motor yang dikejar oleh kendaraan lain. Kendaraan Robig pun terpepet.

Setelah itu, Robig menunggu motor yang memepetnya itu putar balik jalan. Barulah terjadi penembakan.

“Motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang, mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya, sehingga terduga pelanggar jadi kena pepet,” ungkap Aris.

“Akhirnya terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan,” sambungnya.

Aris sudah memeriksa beberapa saksi dan terduga pelaku. Dia membenarkan penembakan itu dilakukan Aipda Robig Zaenudin sebanyak empat kali pada 24 November pukul 00.22 WIB di depan Alfamart Kecamatan Semarang Barat, kota Semarang.

Aris mengungkapkan, Aipda Robig Zaenudin kini tinggal menunggu sidang kode etik. Ia terbukti melanggar aturan Kapolri terkait penggunaan senjata api dan melanggar kode etik kepolisian.

“Pelanggar tinggal menunggu sidang kode etik, yang seyogyanya kami lakukan hari ini, kami laksanakan hari berikutnya,” jelas Aris.

4. Aipda Robig Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka

Kabid Propam Polda Jateng Kombes Aris Supriyono baru-baru ini mengungkapkan motif Aipda Robig Zaenuddin menembak seorang siswa SMKN 4 Semarang yaitu GRO (17) hingga tewas.

Pihaknya mengungkapkan bahwa motif Aipda Robig menembak siswa tersebut bukan karena upaya membubarkan tawuran yang diduga terjadi melainkan karena kesal terkena pepet di jalan.

“Kemudian motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya terduga pelanggar jadi kena pepet, akhirnya terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dand terjadilah penembakan,” kata Kombes Aris.

Kasubdit 3 Jatanras Polda Jawa Tengah, AKP Helmy Tamaela juga menyebutkan bahwa Polda Jawa Tengah akan segera menetapkan Robig sebagai tersangka. Diketahui penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah mendapat keterangan ahli.

“Setelah olah TKP dan mendapat keterangan ahli, dari Ditreskrimum Polda Jateng akan melakukan penetapan terhadap tersangka. Di mana saat ini tersangka sudah dilakukan patsus oleh bid propam Polda Jawa Tengah,” tandas Helmy.

5. Komisi III Minta Kapolrestabes Semarang Jangan Lindungi Anggota yang Tembak Siswa di Semarang

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta, meminta Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar tidak melindungi Aipda Robig yakni polisi yang tembak siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) hingga berujung kematian.

“Khusus kepada Pak Kapolres Semarang saya dengar reputasinya bagus, karena itu saya menyampaikan satu pak jangan pasang badan untuk lindungi anggota dalam kasus ini pak, cintai kepolisian dengan bertindak tegas. Kalau dia salah ya katakan kesalahan,” kata Wayan dalam Rapat Komisi III bersama Kapolrestabes Semarang, di DPR, Selasa 3 Desember 2024.

Wayan meminta Irwan agar peristiwa penembakan tidak berulang.

“Apa yang bapak akan lakukan sebagai terobosan agar kejadian ini tidak terulang. Sebenarnya kami ingin menagih janji dan sejenis komitmen, bisa kah pastikan di Semarang ataupun Indonesia mulai besok tidak ada lagi penembakan oleh polisi,” kata dia.

Sebelumnya, Wayan menanyakan kepada Irwan, apakah masih perlu polisi memegang senjata api ke depan. Mengingat senjata telah banyak memakan korban.

“Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata. Bisa bapak gambarkan gak di mana kelemahan SOP, sampe senjata dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat tapi malah bukannya hanya membunuh rakyat tapi bisa juga membunuh polisi,” kata Wayan.

Wayan menyebut pihaknya membaca kajian bahwa polisi ke dean lebih baik membawa pentungan seperti negara maju.

“Ada kajian walau berupa UU, kajian yang ada tentang polisi cukup berupa pentungan seperti negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita mengarah ke sana. Beri gambaran kepada kami kenapa senjata masih perlu dipegang,” kata dia.

Wayan mengingatkan, apabila ke depan polisi masih akan terus memegang pistol, aka tak boleh untuk membunuh rakyat.

“Jika polisi masih boleh memegang senjata, gubakan secara baik. Jangan digunakan untuk menghadapi rakyat,” pungkasnya.

6. Komisi III Akan Tindaklanjuti Usulan Polisi Tak Lagi Pakai Senjata Api

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman akan membahas usulan perlu tidaknya polisi memengang senjata api ke depan. Hal ini terkait kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) hingga berujung kematian.

“Ini akan menjadi bahan bagi kita untuk pada masa sidang besok, kita akan rapatkan bahan ini dengan instansi terkait yaitu kepolisian. Bagaimana mekanisme penggunaan senjata ini oleh anggota polri. Seperti apa evaluasi berkalanya yang berjalan,” kata Habiburokhman usai rapat Komisi III, Selasa 3 Desember 2024.

Habiburokhman juga memastikan kasus penembakan anak oleh polisi tidak hanya diselesaikan lewat sidang etik saja.

“Keinginan kita bahwa terhadap pelanggaran jangan hanya diselesaikan dalam konteks etik atau kedinasan, tapi juga diselesaikan secara pidana. Kalau dalam dua perkara ini sudah dilakukan, nanti ke depan kita bicara lebih serius lagi,” kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menanyakan kepada Irwan, apakah masih perlu polisi memegang senjata api ke depan. Mengingat senjata telah banyak memakan korban.

“Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata. Bisa bapak gambarkan gak di mana kelemahan SOP, sampe senjata dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat tapi malah bukannya hanya membunuh rakyat tapi bisa juga membunuh polisi,” kata Wayan.

Wayan menyebut pihaknya membaca kajian bahwa polisi kedepan lebih baik membawa pentungan seperti negara maju.

“Ada kajian walau berupa UU, kajian yang ada tentang polisi cukup berupa pentungan seperti negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita mengarah ke sana. Beri gambaran kepada kami kenapa senjata masih perlu dipegang,” kata dia.

Wayan mengingatkan, apabila ke depan polisi masih akan terus memegang pistol, aka tak boleh untuk membunuh rakyat.

“Jika polisi masih boleh memegang senjata, gubakan secara baik. Jangan digunakan untuk menghadapi rakyat,” pungkasnya.

https://priscillaband.com/

(HMPV) akhir-akhir ini menarik perhatian warga karena kasusnya disebut-sebut tengah meningkat di China.

Menurut anggota bidang penyakit menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Profesor Erlina Burhan, HMPV adalah salah satu penyebab penyakit saluran pernapasan akut. Virus ini sudah ditemukan sejak lama yakni 2001 dan potensi pandeminya amat kecil.

Dokter spesialis paru itu menerangkan, virus HMPV memiliki potensi mutasi. Namun, masyarakat tak perlu khawatir lantaran umumnya mutasi melahirkan virus baru yang lebih lemah.

“Apa di masa depan ada kemungkinan potensi mutasi? Ada saja, virus ini memang bermutasi terus tapi sebagian besar mutasi ini menimbulkan virus baru yang lemah,” kata Erlina kepada media secara daring bersama IDI, Rabu (8/1/2024).

Erlina menambahkan, mutasi memang bisa saja menciptakan virus baru yang kuat tapi kejadiannya tidak banyak. Jadi, secara garis besar HMPV memang bisa bermutasi tapi umumnya menjadi virus yang lebih lemah.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menjelaskan, hingga kini belum ada laporan yang menyatakan bahwa HMPV memicu kejadian fatal.

“Sejauh ini, HMPV ini belum ada laporan yang fatal apalagi kematian karena memang umumnya ringan-ringan saja, tapi kenapa menjadi bahan pembicaraan mungkin karena kasusnya meningkat karena mudah sekali menular apalagi di musim dingin,” jelas Erlina.

Bagaimana Potensi Pandemi HMPV?

Pelaksanaan skrining kesehatan gratis sudah dinantikan masyarakat. Terkait waktu pelaksanaan program tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rencananya dimulai Februari 2025 dengan waktu yang ditentukan Presiden Prabowo Subianto.

Budi mengatakan skrining kesehatan diarahkan untuk mencegah penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia yakni stroke dan penyakit jantung. Maka dari itu, pemeriksaan yang bakal dilakukan yakni tekanan darah, gula darah, dan lemak darah atau kolesterol.

Budi mengakui bahwa program tersebut tidak seperti yang dibayangkan penduduk dengan ekonomi kelas menengah ke atas yang mana mungkin membayangkan pemeriksaan kesehatan gratis canggih.

“Tidak se-sophisticated atau se-canggih yang dibayangkan untuk elit, golongan menengah. Nah ini benar-benar skrining untuk ratusan juta rakyat Indonesia yang selama ini nggak pernah di-skrining,” paparnya.

Skrining Kesehatan Gratis Dilakukan di 10 Ribu Puskesmas dan 15 Ribuan Klinik Swasta

Skrining kesehatan gratis bakal dilakukan di 10 ribu puskesmas. Lalu, ada kemungkinan turut serta melibatkan 15-20 ribu klinik swasta demi bisa menjangkau 280 juta penduduk.

Untuk diketahui skrining kesehatan gratis menyasar kelompok usia balita, dewasa, dan lansia. Guna mencegah puskesmas penuh, Budi mengatakan pada kelompok anak usia sekolah pemeriksaan kesehatan dilakukan di sekolah.

“Kelompok anak-anak, jadi usia sekolah sampai 18, itu nanti akan dilakukan skrining di sekolah. Bukan saat ulang tahun, tapi pada saat pas masuk sekolah,” kata Budi mengutip Antara.

Pada kelompok usia balita maka akan fokus skrining pada masalah kongenital. Lalu, pada usia lansia akan fokus skrining pada kanker.

Hasil Skrining Dikirim via WhatsApp

Program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Hal tersebut dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum genap 100 hari.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Ia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Saat ini, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat. Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” menurut Hasan Nasbi.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025. “Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan — mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

https://gicomusic.com/

Pasangan suami-istri (pasutri) berinisial IG (39) dan KS (39) ditangkap terkait kasus pesta seks. Modusnya, mereka mengajak orang-orang untuk bertukar pasangan dan aktivitas seksual direkam, lalu videonya pun diperjual-belikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, mulanya, pasutri menawarkan lewat situs swinger. Ade Ary mengatakan, pasangan suami-istri tak mengenakan biaya sepeser pun alias gratis bagi yang peminatnya.

“Informasi awal, sekali lagi masih dikembangkan penyelenggara ini yang diduga suami istri ini mengajak orang-orang yang ingin mendaftar, dan para pendaftar ini gratis,” ujar dia kepada wartawan

Masalahnya, terjadi ketika mereka melakukan aktivitas seksual. Ade Ary mengatakan, pasutri ini merekam tanpa persetujuan dari para pihak yang terlibat. Bahkan, rekaman video disebarkan dan diperjual-belikan.

“Pendaftar ini punya fantasi juga untuk melakukan tukar pasangan dan tidak menerima bayaran. Tetapi tanpa seizin si pendaftar ini, penyelenggara atau tersangka menjual atau menyebarkan video. Saat dilakukan kegiatan pesta seks dan bertukar pasangan,” ujar dia.

Sudah Ditangkap