Strategi “Kantong Kanan ke Kantong Kiri”: SpaceX Borong Ribuan Cybertruck Saat Penjualan Tesla Lesu

TEXAS – CEO Tesla, Elon Musk, tengah menjadi sorotan tajam setelah terungkap melakukan langkah kontroversial untuk mendongkrak angka penjualan kendaraannya. Di tengah anjloknya minat pasar terhadap Cybertruck, Musk melalui perusahaan antariksa miliknya, SpaceX, dilaporkan memborong ribuan unit truk listrik tersebut guna menopang kinerja keuangan Tesla yang kian tertekan.

Borong 1.000 Unit Demi “Selamatkan Muka”

Berdasarkan laporan dari Electrek, SpaceX telah membeli lebih dari 1.000 unit Cybertruck dan berencana menambah pesanan sebanyak 1.000 unit lagi dalam waktu dekat. Langkah ini diperkirakan menelan biaya lebih dari US$ 100 juta.

Banyak analis menilai aksi ini sebagai upaya Musk untuk memanipulasi persepsi pasar. Pasalnya, Cybertruck yang awalnya ditargetkan terjual 500.000 unit per tahun, justru mencatat performa buruk. Pada Kuartal III/2025, penjualannya di AS hanya menyentuh 5.385 unit, anjlok drastis sebesar 62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Mengapa Penjualan Tesla Merosot Tajam?

Beberapa faktor krusial menjadi penyebab utama mengapa raksasa EV ini mulai kehilangan taji di pasar global dan domestik:

• Penghapusan Insentif Pajak: Pemerintah AS secara resmi menghapus insentif pajak kendaraan listrik (EV), yang membuat harga Tesla menjadi kurang kompetitif bagi konsumen kelas menengah.

• Masalah Teknis & Recall: Citra Cybertruck tercoreng akibat 8 kali proses recall karena berbagai cacat produksi. Konsumen juga mengeluhkan jarak tempuh yang jauh di bawah janji awal meski dibanderol dengan harga selangit.

• Sentimen Politik Musk: Keterlibatan Musk dalam politik praktis—terutama perannya memimpin departemen DOGE yang memaksa pengunduran diri massal PNS di AS—memicu boikot dari sebagian konsumen. Penjualan Tesla pada November 2025 bahkan menyentuh titik terendah dalam empat tahun terakhir.

Anomali Saham: Valuasi Tembus US$ 1,5 Triliun

Uniknya, meski performa penjualan unit melempem dan rencana peluncuran Model Y versi murah gagal mengangkat angka pengiriman, harga saham Tesla justru meroket. Kapitalisasi pasar Tesla kini menembus angka fantastis US$ 1,5 triliun, menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai spekulasi saham dengan realitas penjualan produk di lapangan.

Intisari Berita (Key Highlights)

Untuk memahami situasi ini secara cepat, berikut adalah poin-poin utamanya:

1. Aksi Internal: SpaceX (milik Musk) membeli 2.000 unit Cybertruck senilai lebih dari US$ 100 juta untuk membantu performa Tesla.

2. Penurunan Drastis: Penjualan Cybertruck anjlok 62% YoY pada Q3/2025, hanya terjual sekitar 5.385 unit.

3. Krisis Kepercayaan: Cybertruck telah mengalami 8 kali recall dan menghadapi kritik keras terkait efisiensi baterai.

4. Dampak Politik: Kebijakan Musk di pemerintahan (DOGE) berdampak negatif pada sentimen pembeli Tesla di Amerika Serikat.

5. Target Meleset: Tesla diprediksi kembali gagal mencapai target penjualan pada Kuartal IV/2025 akibat penghapusan subsidi EV.

Analisis SEO & Keyword:

• Keywords Utama: Penjualan Tesla 2025, Elon Musk SpaceX Cybertruck, Saham Tesla US$ 1,5 Triliun, Masalah Cybertruck, Recall Tesla.

• Target Pembaca: Investor saham, pengamat otomotif, penggiat teknologi, dan masyarakat umum yang mengikuti perkembangan ekonomi global.

kadobet

Pemerintah Resmi Berlakukan Bea Keluar Batu Bara Mulai 1 Januari 2026: Targetkan Penerimaan Rp20 Triliun

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengonfirmasi rencana pemberlakuan kembali bea keluar (BK) ekspor batu bara yang akan dimulai pada 1 Januari 2026.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat pendapatan negara dan memastikan pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Urgensi Bea Keluar: Antara Pendapatan Negara dan Keadilan Ekonomi

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pengenaan bea keluar ini merupakan implementasi dari kedaulatan negara atas sumber daya alam. Menurutnya, potensi pendapatan dari sektor tambang harus dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat.

“Pasal 33 itu mengharuskan kita memanfaatkan semua potensi untuk peningkatan pendapatan negara. Termasuk di dalamnya adalah instrumen bea keluar,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Namun, Bahlil menjamin bahwa kebijakan ini akan menerapkan prinsip keadilan ekonomi. Pemerintah tidak akan memukul rata semua perusahaan, melainkan melihat kondisi harga pasar dan profitabilitas perusahaan.

• Skema Adaptif: Bea keluar akan dikenakan saat harga komoditas sedang tinggi.

• Perlindungan Industri: Jika harga rendah dan profit kecil, pemerintah akan mempertimbangkan beban perusahaan agar tidak merugi.

Target Penerimaan dan Rincian Tarif

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa persiapan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tengah dikebut dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025.

Berdasarkan rencana yang disusun bersama DPR, berikut adalah poin-poin utama kebijakan tersebut:

• Besaran Tarif: Rencana tarif bea keluar batu bara akan dipatok pada kisaran 1% hingga 5%.

• Target Penerimaan: Pemerintah membidik tambahan setoran negara sebesar Rp20 triliun pada tahun 2026.

• Koreksi Kebijakan: Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembalikan status penerimaan negara setelah sebelumnya bea keluar dihapus melalui UU Cipta Kerja. Purbaya menyebut penghapusan sebelumnya seolah-olah memberikan subsidi kepada pengusaha yang saat ini dinilai sudah memiliki margin keuntungan yang cukup.

Intisari Berita (Key Takeaways)

Agar pembaca dapat memahami konteks ini dengan cepat, berikut adalah ringkasan fakta terkait kebijakan bea keluar batu bara 2026:

1. Tanggal Berlaku: Secara efektif dimulai pada 1 Januari 2026.

2. Landasan Hukum: Penguatan Pasal 33 UUD 1945 dan hasil kesepakatan dengan DPR RI.

3. Tujuan Utama: Meningkatkan penerimaan negara hingga Rp20 triliun dan menghapus kesan “subsidi” bagi industri batu bara.

4. Mekanisme Fleksibel: Pengenaan bea keluar mempertimbangkan fluktuasi harga komoditas global agar tetap menjaga keberlangsungan usaha.

5. Status Regulasi: PMK sedang disusun oleh Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan dijadwalkan terbit akhir Desember 2025.

Dampak bagi Sektor Tambang

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, memastikan bahwa koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar aturan ini sinkron dengan kondisi pasar. Penambahan bea keluar ini diprediksi akan membuat struktur ekspor batu bara Indonesia lebih berkontribusi secara langsung pada APBN di tengah volatilitas pasar energi global.

Dengan adanya kepastian regulasi ini, pelaku usaha diharapkan dapat melakukan penyesuaian perencanaan finansial sebelum memasuki tahun fiskal 2026.

kadobet