KABINET MARCOS JR. DIGUNCANG: DUA MENTERI SENIOR MUNDUR Di TENGAH SKANDAL KORUPSI INFRASTRUKTUR Rp Miliaran
Ringkasan Berita: Kabinet Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menghadapi krisis politik terbesarnya setelah Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin dan Menteri Anggaran Amenah Pangandaman mengundurkan diri secara mendadak. Pengunduran diri ini terjadi di tengah penyelidikan intensif atas dugaan korupsi proyek infrastruktur pengendali banjir senilai miliaran dolar, sebuah skandal yang telah memicu gelombang protes massa menuntut akuntabilitas pemerintah.
Pokok Pembahasan Utama
-
Penyelidikan Korupsi Filipina: Fokus utama pada skandal penyalahgunaan dana publik proyek anti-banjir.
-
Pengunduran Diri Kabinet Marcos Jr.: Detail mengenai mundurnya dua pejabat tinggi dan implikasinya bagi pemerintahan.
-
Proyek Infrastruktur Anti-Banjir: Konteks pentingnya proyek ini mengingat ancaman badai tropis dan topan di Filipina.
-
Krisis Politik Filipina: Analisis mengenai tantangan dan tekanan yang dihadapi Presiden Marcos Jr.
-
Tanggung Jawab Komando: Pandangan pakar politik mengenai strategi Istana Kepresidenan dalam menangani krisis.
Artikel Berita Komprehensif
Krisis Pemerintahan Mencekam: Skandal Korupsi Anti-Banjir Menjegal Kabinet Marcos Jr.
MANILA – Pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dilanda guncangan hebat pada Selasa (18/11/2025) setelah dua pejabat seniornya mengumumkan pengunduran diri. Langkah dramatis ini diambil oleh Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin dan Menteri Anggaran dan Manajemen Amenah Pangandaman, menyusul keterlibatan departemen mereka dalam penyelidikan besar-besaran mengenai dugaan korupsi proyek infrastruktur pengendali banjir di Filipina.
Juru bicara Istana Kepresidenan, Claire Castro, mengonfirmasi pengunduran diri tersebut, menyatakan bahwa kedua menteri tersebut mundur sebagai bentuk tanggung jawab komando (command responsibility) untuk memberikan ruang bagi pemerintah agar dapat menangani tuduhan “anomali pengendalian banjir” secara transparan dan tuntas.
“Keduanya memilih mundur… sebagai pengakuan atas tanggung jawab untuk membiarkan pemerintahan menangani masalah tersebut secara tepat,” kata Castro, seperti dikutip dari laporan media lokal The Philippines Inquirer.
Bersamin dan Pangandaman merupakan pejabat dengan peringkat tertinggi di Kabinet Marcos Jr. yang terseret langsung dalam skandal korupsi yang mulai terkuak sejak Juli lalu.
Penyalahgunaan Dana Miliaran Dolar dalam Proyek Kritis
Skandal ini pertama kali mencuat ke publik setelah Presiden Marcos Jr. sendiri, dalam pidato di hadapan Kongres, mengungkapkan bahwa dana publik bernilai miliaran dolar yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur anti-banjir telah disalahgunakan atau dicuri oleh kontraktor swasta. Akibatnya, banyak infrastruktur penting yang tidak memenuhi standar, cacat, atau bahkan tidak pernah dibangun sama sekali.
Isu ini sangat sensitif mengingat kondisi geografis Filipina yang secara rutin dilanda topan dan badai tropis mematikan. Banjir merupakan masalah keamanan nasional yang berulang, menjadikan kegagalan proyek pengendali banjir sebagai ancaman langsung terhadap nyawa dan harta benda masyarakat.
Gelombang Protes dan Tuntutan Akuntabilitas
Terkuaknya penyalahgunaan dana di tengah krisis iklim telah memicu kemarahan publik yang meluas. Skandal ini memperdalam krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Marcos Jr. dan memicu serangkaian protes massa di seluruh negeri.
Puncaknya, sebuah demonstrasi besar-besaran berlangsung di Manila pada Minggu lalu, yang berhasil menarik sekitar 500.000 peserta. Massa menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari Istana, menjadikan korupsi infrastruktur sebagai titik fokus oposisi.
Analisis Pakar: Strategi ‘Tanggung Jawab Komando’
Aries Arugay, seorang pakar politik Filipina terkemuka, menganalisis pengunduran diri ini sebagai upaya strategis Istana Kepresidenan untuk menjaga citra Presiden.
“Pada saat ini, istana berusaha untuk mengeluarkan presiden dari masalah ini,” ujar Arugay kepada Al Jazeera. “Inilah mengapa Anda memiliki ‘pengunduran diri’ dari Sekretaris Eksekutif, Menteri Anggaran. Merekalah yang menerima tanggung jawab komando atas hal ini.”
Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk memotong rantai tanggung jawab di tingkat tertinggi birokrasi, mengorbankan dua menteri senior untuk meredakan kemarahan publik dan melindungi posisi politik Presiden Marcos Jr.