Anak Buah Sri Mulyani , Sejumlah direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 – mendatang kepada Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja yang dilaksanakan Senin malam (14/7/2025). Tambahan anggaran ini diusulkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan mendukung program pemerintah.
Ramai-ramai Anak Buah Sri Mulyani Minta Tambah Anggaran 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Anggaran semula sebesar Rp 4,47 triliun direncanakan meningkat menjadi Rp 6,27 triliun. Rincian dari tambahan tersebut mencakup Rp 1,5 triliun untuk dukungan manajemen dan Rp 200 miliar untuk mendukung program-program lainnya.
Ramai-ramai Anak Buah Sri Mulyani Minta Tambah Anggaran 2026
Seiring pemerintah mulai finalisasi Rancangan APBN 2026, berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berada di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ramai‑ramai mengajukan permintaan penambahan anggaran. Dari Kemenko hingga Kemenkeu sendiri, semua berlomba‑lomba menyampaikan kebutuhan strategis masing-masing. Berikut ini ulasan lengkapnya:
Tren: Lagi‑lagi Anggaran Naik
Dalam rapat kerja bersama DPR dan Badan Anggaran:
- Kementerian Koordinator (Menko)—enam dari tujuh Menko mengajukan tambahan anggaran, mulai dari ratusan miliaran hingga lebih dari setengah triliun rupiah.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri mengusulkan pagu Rp52,02 triliun, naik dari pagu indikatif Rp47,13 triliun dengan tambahan Rp4,88 triliun .
Permintaan ini menunjukkan intensitas internal untuk memperkuat infrastruktur keuangan negara dalam menghadapi situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Sebaran Usulan dari Enam Menko
Menurut data Kumparan, keenam Menko yang hadir (kecuali Menko Perekonomian) menyampaikan rincian berikut :
| Menko | Pagu Awal | Tambahan | Total Pagu |
|---|---|---|---|
| Pangan (Zulkifli Hasan) | Rp137 miliar | Rp272,9 miliar | Rp410 miliar |
| Pemberdayaan Masyarakat (Cak Imin) | Rp223,9 miliar | Rp276,1 miliar | Rp500,1 miliar |
| Politik & Keamanan (Budi Gunawan) | Rp126,6 miliar | Rp602,2 miliar | Rp728,8 miliar |
| PMK (Pratikno) | Rp106,9 miliar | Rp207,2 miliar | Rp314,1 miliar |
| Hukum, HAM, Imigrasi (Yusril) | Rp124,6 miliar | Rp100,6 miliar | Rp225,2 miliar |
| Infrastruktur & Kewilayahan (AHY) | Rp115,7 miliar | Rp200,2 miliar | Rp315,9 miliar |
Tak hanya jumlahnya signifikan, tetapi juga menunjukkan kebutuhan berbagai sektor penting seperti pangan, keamanan, dan infrastruktur.
Fokus Sri Mulyani: Efisiensi & Skala Prioritas
Meskipun menerima banyak usulan, Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas utama sebelum menambah pagu 2026 :
-
Penyesuaian belanja operasional fungsi publik.
-
Inventarisasi anggaran untuk memastikan rasio biaya-manfaat yang optimal.
-
Menekan belanja pusat dan daerah agar berkorelasi erat dengan output pembangunan.
Meski effisiensi, program sosial seperti bansos, pendidikan, dan kesehatan tetap dilindungi dan bahkan diperkuat .
Dua Fokus Utama: Pendidikan & Kesehatan
Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk sektor ini:
-
Pendidikan: Rp727–761 triliun di APBN 2026, naik signifikan dari 2025 .
-
Kesehatan: Diproyeksi Rp181–228 triliun demi memperkuat infrastruktur layanan dan meningkatkan partisipasi program jaminan sosial .
Dana ini diarahkan untuk sekolah unggulan, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan kualitas guru, dan perluasan akses PAUD serta vokasi.
Program Prioritas Nasional: Konsistensi dan Risiko
Sri Mulyani menegaskan, alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk program nasional seperti:
- Ketahanan pangan & energi
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Pendidikan & kesehatan
- Desa, koperasi, UMKM
- Pertahanan & investasi
Sementara itu, beberapa program berpotensi menambah beban APBN apabila tidak optimal pelaksanaannya .
Cerminan Giatnya “Anak Buah” Sri Mulyani
Tren ini bukan hanya terjadi di level kementerian, tetapi juga internal Kemenkeu:
-
Penambahan 2 Ditjen dan 1 Badan baru (Strategi Fiskal, Stabilitas Sektor Keuangan, Badan TI & Intelijen Keuangan) pada awal 2025 menunjukkan ekspansi struktural .
-
Peningkatan tunjangan kinerja (tukin) dalam beberapa tahun terakhir untuk menjaga profesionalisme dan daya tarik pegawai Kemenkeu .
Kedua perkembangan ini mencerminkan concern internal akan kinerja dan strategi jangka panjang.
Kritik Masyarakat: Potensi Sumber Ketegangan
Beberapa kalangan mengkritisi:
-
Pemangkasan sektor lain demi menambah program seperti MBG dianggap terlalu tergesa, bahkan “obsesif” .
-
Rendahnya realisasi: misalnya MBG di semester I 2025 baru terealisasi Rp5 triliun dari target Rp71 triliun (7,1 %) .
-
Tukin besar, pegawai lain tertinggal: sebagian masyarakat mempertanyakan adil tidaknya tukin tinggi bagi Kemenkeu sedangkan dinas lain kekurangan .
Dampak Makro: Defisit dan Penerimaan Pajak
Perubahan alokasi ini turut memperhatikan aspek fiskal:
-
Defisit APBN 2026 dipatok di kisaran 2,48–2,53 % terhadap PDB .
-
Rasio penerimaan negara ditargetkan 11,71–12,22 % terhadap PDB melalui reformasi perpajakan dan adopsi teknologi .
Keseimbangan antara belanja kuat dan rasio penerimaan optimal jadi kunci menjaga kredibilitas fiskal.
Tantangan Ke Depan
-
Pengawasan pelaksanaan: investasi besar harus diiringi akuntabilitas tinggi agar tidak ada kebocoran atau inefisiensi.
-
Sinergi pusat‑daerah: memastikan pemanfaatan dana daerah selaras program pusat.
-
Stabilitas global: dampak gejolak ekonomi global (kurs, komoditas) harus diantisipasi dengan cadangan fiskal.
-
Pertumbuhan investasi: pemerintah menargetkan tambahan Rp7.500 triliun investasi di 2026 demi mendongkrak PDB .
Kesimpulan
Ramai‑ramainya permintaan tambahan anggaran di lingkup Sri Mulyani dan “anak buah”-nya memantulkan dinamika kompleks antara ambisi perbaikan layanan publik dan keterbatasan fiskal. Efisiensi tetap menjadi landasan utama, namun kalau program strategis dilaksanakan tepat, manfaatnya akan terasa langsung—dalam bentuk pendidikan berkualitas, kesehatan kuat, ketahanan pangan, MBG yang tepat sasaran, dan infrastruktur handal.