Bencana Sumatra Hari Ini: Ribuan Korban Mengungsi, Publik Soroti Birokrasi Bantuan yang Lamban
SUMATRA – Tragedi kemanusiaan yang melanda Sumatra kini telah mencapai titik kritis. Dengan angka kematian yang menembus lebih dari 1.000 jiwa dan kerugian ekonomi mencapai Rp68 triliun, bencana ini bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan darurat nasional yang memerlukan penanganan luar biasa.
Namun, di tengah duka yang mendalam, sorotan publik justru tertuju pada lambannya respons pemerintah dan rumitnya prosedur birokrasi yang dinilai menghambat inisiatif bantuan kemanusiaan dari masyarakat.
Dampak Bencana Sumatra: Fasilitas Vital Lumpuh Total
Berdasarkan data terkini proses evakuasi, ribuan penduduk masih tertahan di pengungsian sementara ratusan lainnya dinyatakan hilang. Kerusakan infrastruktur tidak main-main; jalan lintas, jembatan strategis, sekolah, hingga fasilitas kesehatan hancur total.
Eskalasi kedaruratan ini memicu gelombang solidaritas dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, niat baik publik seolah terbentur tembok prosedur ketika pejabat tinggi menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus melalui mekanisme audit yang ketat di tengah masa tanggap darurat.
Kontroversi “Audit Bantuan” di Tengah Masa Darurat
Momen emosional jurnalis Najwa Shihab saat mewawancarai Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menjadi potret nyata betapa rapuhnya kondisi di lapangan. Pertahanan sang gubernur “runtuh” saat menceritakan sulitnya akses dan minimnya bantuan yang sampai ke titik-titik terisolasi seperti Desa Geudumbak, Aceh Utara.
Pernyataan pejabat mengenai “audit bantuan” dinilai kurang tepat secara momentum. Padahal, legitimasi hukum di Indonesia sebenarnya sudah memberikan kelonggaran dalam situasi bencana.
Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Bencana
Merujuk pada aturan yang berlaku, pemerintah sebenarnya memiliki mandat untuk memotong jalur birokrasi:
-
UU Nomor 24 Tahun 2007: Menegaskan prioritas utama adalah penyelamatan nyawa dan pemenuhan kebutuhan dasar.
-
PP Nomor 21 Tahun 2008 & Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010: Memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyederhanakan prosedur administratif demi mempercepat distribusi logistik dan pengerahan relawan.
Paradigma Whole-of-Society: Negara Bukan Penjaga Gerbang
Dalam skala global, Sendai Framework (2015-2030) telah memperkenalkan pendekatan Whole-of-Society. Pendekatan ini mengakui bahwa negara tidak memiliki kapasitas tanpa batas.
Konsep co-production (Ostrom & Ansell, 2019) menekankan bahwa masyarakat adalah mitra pelengkap negara. Bukti empiris menunjukkan bahwa distribusi bantuan berbasis komunitas mampu menjangkau 30% lebih banyak wilayah terisolasi dibandingkan jalur birokrasi formal yang kaku.
Negara Harus Menjadi Katalis, Bukan Penghambat
Kunci utama penanganan bencana Sumatra saat ini adalah fleksibilitas kebijakan. Negara semestinya bertindak sebagai katalis—jembatan yang menghubungkan energi solidaritas publik dengan kebutuhan di lapangan.
“Legitimasi negara sedang diuji. Bukan dari seberapa ketat kontrol administrasinya, tapi dari kemampuannya bergeser dari kontrol birokratis menuju pendampingan kolaboratif,” tulis analisis dalam artikel tersebut.
Langkah Perbaikan dan Mitigasi Ekologis
Selain fokus pada evakuasi, pemerintah didesak untuk mengevaluasi tata kelola lingkungan. Konsep pembangunan yang tidak mengabaikan dampak ekologis (Rockstrom, 2015) harus menjadi landasan pemulihan Sumatra pasca-bencana.
Tugas mendesak saat ini adalah memastikan setiap bantuan, baik dari organisasi kemanusiaan maupun relawan individu, dapat mengalir tanpa hambatan prosedur yang tidak perlu. Karena dalam kondisi bencana, setiap detik keterlambatan administrasi bisa berarti nyawa manusia.